MUHAMMAD ZAFRAN ZAHIN B MOHAMMAD SAHAR
02DKA17F2051
MUHAMMAD YUSRY BIN MOHD YUSOFF
02DKA17F2057
IKMAL HANIF B AHMAD HAMIDI
02DKA17F2055
MOHD PAKHIRULDIN BIN MOHD PAUZI
02DKA17F2065
MOHD IZZAT SYAFIQ BIN MOHD DIN
02DKA17F2067
PENGENALAN
A. Latar Belakang Masalah
jauh sebelum terjadi konflik antara Moro Islamic Liberation Front (MILF)
dengan Pemerintah Filipina. Bangsa Moro telah melawan penjajah Sepanyol
yang telah menguasai Filipina sejak abad ke-16 sampai pada abad ke-19.
Pada tahun 1898 Amerika Serikat menang dalam perang melawan Sepanyol
dan secara langsung kekuasaan Spanyol digantikan oleh Amerika Syarikat di
Filipina. Ini menandai kekuasaan Amerika Syarikat di Filipina hingga
kemerdekaan Filipina pada tahun 1946. Dengan diperolehnya kemerdekaan
Filipina pada tahun 1946, proses integrasi politik dan ekonomi mula
dilakukan oleh Pemerintah Filipina termasuk di bahagian selatan. Pada masa
kolonialisasi Sepanyol di wilayah Mindanao-Sulu yang berada di bahagian selatan
tidak berada dalam kawalan Sepanyol. Tetapi pada masa tersebut Sepanyol
memasukkan wilayah Mindanao-Sulu dalam penyerahan Filipina ke
Amerika Syarikat. Mengakibatkan pertempuran berdarah antara muslim
Mindanao dengan penjajah Amerika Syarikat yang berakhir dengan
perjanjian yang dikenal dengan “Treaty Bates”pada 22 agustus 1899.
Namun perjanjian tersebut tidak bertahan lama kerana pada tahun
1902
Amerika Syarikat memasukkan wilayah Mindanao kedalam
pembentukan Negara Filipina. Dan pada tahun 1940 Amerika Syarikat
menghapuskan kesultanan di Mindanao dan dimasukkan dalam sistem
administrasi Filipina. Sebelum kemerdekaan Filipina, bangsa Moro
menyampaikan kekecewaan kepada pemerintah Amerika Syarikat melalui
memorandum Mindanao dan Sulu, dimana mereka tidak mahu dimasukkan
dalam pemerintahan Negara Filipina kerana Mindanao dan Sulu telah
memiliki kedaulatan sendiri dan bukan bahagian dari jajahan Sepanyol.
Setelah kemerdekaan filipina, wilayah Mindanao-Sulu menjadi bahagian
dari Filipina. Namun, sebahagian besar masyarakat Moro menilai bahawa
mereka didominasikan oleh kelompok Kristian (Katolik). Bahkan konstitusi
Filipina mengabaikan hukum dan kearifan lokal yang berlaku di bangsa
Moro dan telah membuatkan mereka menjadi kaum minoriti. Bangsa Moro
merasa semakin menjadi kaum minoriti kerana pemerintah Filipina tidak
mengakui hukum adat yang dijalankan oleh bangsa Moro. Hal ini menyebabkan ketegangan antara penduduk minoriti Moro dengan para pendatang. Pada
tahun 1972 Nur Misuari mendirikan dan mendeklarasikan bangsa Moro
melalui Moro National Liberation Front (MNLF) dengan tujuan untuk
mencapai kebebasan penuh dan merdeka dari penjajahan Filipina.
Pada tahun 1976 pemerintahan Filipina dan pemimpin MNLF melakukan
perjanjian yang dinamakan perjanjian Tripoli melalui media Organisasi
Konferensi Islam (OKI). Antara isi dari perjanjian Tripoli ialah :
1. Hak otonomi daerah untuk 13 provinsi di Mindanao, Sulu dan
kepulauan Palawan sebagai wilayah yang paling berpengaruh terhadap
MNLF.
2. Otonomi penuh diberikan pada bidang pendidikan dan pengadilan
sementara bidang pertahanan dan politik luar negeri tetap berada
dibawah kebijaksanaan pemerintah Filipina.
Namun, perjanjian Tripoli gagal kerana perjanjian tersebut tidak
ditaati oleh kedua belah pihak yang berkonflik dan mengakibatkan
banyaknya penafsiran sehingga tidak dapat diimplementasikan. Saat itu pula
MNLF terbagi menjadi 2 bahagian diantara Moro National liberation Front
(MNLF) yang dipimpin oleh Dimas Pundatu dan Moro Islamic Liberation
Front (MILF) yang dipimpin oleh Salamat Hashim.
Pada awal kemerdekaan, pemerintah Filipina disibukkan dengan
pemberontakan kaum komunis. Sehingga tekanan terhadap perlawanan
bangsa Moro dikurangi. Antara penyebab pepecahan MNLF adalah kerana
perbezaan Ideology. MNLF yang dipimpin oleh Nurulhaj Misuari yang
berideologikan nasionalis sekular berbanding MILF yang dipimpin Salamat
Hashim merupakan seorang ulama pejuang yang murni berideologikan islah
dan bercita-cita mendirikan negara islah di Filipina selatan. Tentu saja
perpecahan ini melemahkan perjuangan bangsa Moro secara keseluruhan
dan memperkuatkan posisi pemerintah Filipina dalam menghadapi bangsa
Moro. Perjanjian perdamaian yang ditandatangani antara Nur
Misuari sebagai pimpinan MNLF dengan Fidel Ramos sebagai Presiden
Filipina pada 30 Agustus 1996 di istana merdeka Jakarta, lebih
menunjukkan ketidak sepakatan bangsa Moro dalam menyelesaikan konflik
yang telah memasuki 2 dasawarsa itu. Disatu pihak mereka mengkhendaki
diselesaikannya konflik dengan cara diplomatik diwakili oleh MNLF,
sementara pihak lainya mengkhendaki perjuangan bersenjata atau jihad
diwakili oleh MILF. Semua pihak memandang caranyalah yang paling tepat
dan efektif.
Pemerintah Filipina cukup cemas dengan dengan kekuatan militer
MILF. Dikarenakan MILF mempunyai dasar-dasar kemiliteran dan
pendirian kamp. Kekuatan dan keahlian yang dimiliki MILF diwariskan
oleh Jamaah Islamic (JI). Dimana keahliah tersebut seperti merakit senjata,
mereloaded peluru yang telah dugunakan dapat terpakai lagi sebaga
amunisi. Dengan keahlian tersebut, MILF dapat memproduksi lebih dari
2000 peluru perharinya. Selain membuat peluru, MILF mampu membuat 3
jenis senjata seperti senjata sniper berkaliber 5,56 yang terbuat dari kayu
yang mampu menembak hingga 2 kilometer, mampu memproduksi granat,
peluru RPG yang terbagi menjadi 2 macam yakni anti personal dan anti
5
tank. Dalam pembuatan senjata tersebut harus sepengatahuan kamp
Darapanan sebagai kantor pusat MILF yang berkedudukan di kota Cotabato.
Pada tahun 1999, Malaysia menawrkan bantuan kepada pemerintah
Filipina untuk menyelesaikan masalah separatis di Mindanao dan bertindak
sebagai negossiator dan mediator bersama MILF. Namun, hubungan antara
Malaysia dan Filipina tidak selulu mulus. Pada tahun 1962 Presiden Filipina
saat di Diosdado Macapagal secara resmi mengajukan klaim atas Sabah
berdasarkan klaim keturunan kesultanan Sulu. Penerus Macapagal yaitu
Ferdinand Marcos, mengesampingkan tersebut. Pada tahun 1968,
terungkaplah bahwa dia sedang melatih tim sabotase di pulau Corregidor
untuk penyusupan kedalam Sabah. Ferdinand Mrcos kemudian melepaskan
klain tersebut tetapi Malaysia selalu menginginkan penolakan publik secara
eksplisit. Selama bertahun-tahun klaim Filipina atas Sabah belum diutarakan
secara resmi. Manila belum mengeluarkan pernyataan untuk menarik klaim
atas wilayah tersebut. Pada tanggal 17 oktober, Benigno S. Aquino
mengatakan dia tidak membangkitkan kembali klaim atas Sabah. “pada saat
klaim itu terbengkalai kecuali kalian ingin menyulutnya dengan api”. Kata
Benigno S. Aquino kepada korespondensi asing Filipina (Foreign
Correspondents of the\Philippines atau FOCAP). Richard Jacobson dari
strategi dan penilaian pasific (Pasific Strategies and Assessments atau PSA)
berbasis di Asia mengatakan perselisihan bilateral atas Sabah akan terus
menjadi masalah di hubungan Filipina-Malaysia. Tampaknya hal ini lebih
banyak menyebabkan masalah politik internal untuk Malaysia dari pada
6
Filipina. Kedua negara tampak kurang bersemangat untuk mendorong isu
Sabah pada hal ini, atau mereka tampak siap untuk melakukan perselisihan.
Bahkan, kedua pemimpin negara tidak menyinggung perselisihan Sabah
dalam pernyataan umum mereka baru-baru ini tentang perjanjian kerangka
kerja. Jacobson menekankan keikutsertaan Malaysia dalam proses damai ini
menguntungkan Filipina. Dia mengatakan keterlibatan negosiator Malaysia
sebagai faktor utama dalam membangun keyakinan kepemimpinan MILF
untuk mendorong maju negosiasi mereka dengan Manila.
Didalam konteks ASEAN, Malaysia jelas melihat nilai untuk
membantu pembangunan mindanao yang lebih stabil mengingathubungan
sejarah, budaya, sosial, dan ekonomi. Kata Jacobson, “diluar fakta
perselisihan Sabah yang lama terjadi, malah, Malaysia dalam proses
perdamaian ini bukanlah tidak biasa.” Yang menarik pula ialah Malaysia
menyatakan bahawa salah satu tujuan dari peran profil tingginya dalam
proses perdamaian ini adalah untuk membantu mengamankan pembangunan
sosial ekonomi.
Pada masa kekuasaan Benigno Simoen Aquino III, selalu melihat
politik sebagai kendaraan yang diperlukan untuk perubahan, perspektik
yang dibentuk sejak awal kehidupan melalui contoh yang ditetapkan oleh
kedua orang tuanya3
. Benigno S. Aquino III memulai kekuasaannya sebagai
presiden Filipina pada 2010 hingga sekarang. Pengalaman-pengalaman yang
telah dijalani Benigno S cukuplah panjang. Pada tahun 1998 Benigno
menduduki kursi di DPR dan mengatakan bahwa dia akan melayani sebagai
anggota kongres dari distrik ke-2 dari Tarlac sampai tahun 2007. Dalam
kedudukannya selama sembilan tahun sebagai majelis rendah, ia berfokus
pada peran Fiscalizing dari legislator. Dia merasa bahwa sudah ada terlalu
banyak undang-undang yang baik pada saat itu tetapi tidak memiliki
implementasi yang tepat. Ia berkonsentrasi pada kerajinan undang-undang
yang membantu menciptakan kesempatan dari pada memberi beban
tambahan kepada mereka yang sudah dirugikan. Dia aktif mengambil
bagian dalam pembebasan anggaran untuk memastikan bahwa inisiatif
pemerintah yang mengatasi penderitaan orang-orang yang lebih
membutuhkanbantuan. Pada november 2004 ia menjadi wakil dari kedua
DPR dari Luzon, tapi ia melepaskan kedudukannya ketika ia bergabung
dengan para pemimpin dari Partai Liberal (PL) dalam menyerukan
pengunduran diri Presiden Gloria Macapagal-Arroyo pada puncak “Hello
Gerci”. Menurut Benigno S. Aquino III, lebih mudah untuk menyerahkan
posisi dari pada meninggalkan tugasnya untuk meminta pertanggung
jawaban orang-orang yang salah. Pada bulan mei 2007
, Dia berlari untuk senator dan menang, menempatkan 6 dalam pemilu nasional. Dia mengetahui komitee senat tentang pemerintah daerah, dan juga wakil ketua komitee .Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dia telah bertekat untuk memastikan
bahawa inisiatif legislatif akan berubah dan melihat mereka sampai akhir
masa jabatannya.
Muslim moro memulai pembicaraan perdamaian, dan akan membuat
kesepakatan akhir. Kesepekatan tersebut bertujuan mengakhiri konflik yang
menewaskan lebih dari 160.000 orang. Jika empat hari pembicaraan di
Malaysia berhasil terlaksana maka para perundingan dari moro Muslim dan
pemerintah Filipina memulai putaran baru pembicaraan damai di Kuala
Lumpur pada hari selasa bertujuan mencapai kesepakatan mengakhiri
konflik yang sudah berlangsung selama 40 tahun di Filipina bagian selatan.
Namun, Kuatnya resistansi dari MILF memaksa pemerintahan Filipina
akhirnya membuka negosiasi dengan kelompok tersebut. Selama dua tahun
terakhir, difasilitasi pemerintah Malaysia, justru runding MILF dan
pemerintah Filipina bernegosiasi mengenai bentuk perdamaian. Sebuah
perjanjian damai dengan MILF akan mendirikan daerah otonomi diperluas
bagi umat islam dipulau Mindano, dan memberi mereka kekuasaan politik
dan ekonomi termasuk bagian yang lebih besar dalam pendapatan dari
sumber daya alam dan peran yang lebih aktif dalam keamanan dalam negeri.
“Jalan perdamaian ini tidak begitu lama, tapi masih sangat sulit, apakah kita
akan sampai disana” kata Mohagher Iqbal, ketua perundingan muslim,
kepada Reuter, kedua belah pihak bekerja menuju suatu perjanjian kerangka
kerja, peta jalan yang akan menciptakan daerah otonom baru, sebelum akhir
masa jabatan Presiden Benigno S, Aquino pada tahun 2016. Perjanjian
tersebut akan membentuk komisi 15 anggota yang memiliki transisi hingga
9
2015 untuk menyusun undang-undang menciptakan entitas baru untuk
menggantikan daerah otonom saat ini yang telah berlangsung sejak 1989.
Setelah putaran terakhir pembicaraan damai antara pemerintahan Filipina
dengan MILF yang ditengahi oleh Malaysia untuk mengakhiri konflik
selama empat decade yang telah mengorbankan banyak jiwa manusia di
umumkan oleh presiden Benigno S, Aquino III pada 7 oktober 20125
.
Perjanjian ini di tandatangani di Istana kepresidenan Filipina, Malacanang.
Pemerintah Filipina diwakili oleh Marvic Leonen sementara dari MILF
diwakili oleh Mohagher Iqbal, Peristiwa ini di hadiri oleh Presiden Benigno
S, Aquino III dan ketua MILF Al Haj Murad Ebrahim, serta Perdana
Menteri Malaysia Najib Rasak, dimana selama ini Malaysia sebagai
moderator proses perdamaian tersebut. “Perjanjian ini akan menjamin protes
dari hak Bangsa moro (sebutan pengganti MILF) dan menjaga kedaulatan
dan integritas wilayah dari Filipina, “ ujar Perdana Menteri Najib Rasak,
dikutip dari Associated Press, dan akhirnya perdamaian antara pemerintah
Filipina dengan MILF resmi berdamai dan telah bertandatangani, dan
dinamakan kesepakatan Landmark, 15 oktober 20126
.
PERANAN MALAYSIA DI PERINGKAT ANTARABANGSA DALAM MENYELESAIKAN KRISIS PEMISAHAN DI FILIPINA
Pengenalan
Barisan Pembebasan Islam Moro, juga dikenali sebagai M.I.L.F, merupakan kumpulan pemberontak Muslim yang berkuasa di selatan Filipina. Mereka memberontak untuk menuntut kemerdekaan atau pemerintahan sendiri sejak lebih 40 tahun lalu. Kumpulan tersebut aktif di bahagian wilayah Bangsamoro di Mindanao.
Namun, pada 15 Oktober 2012, MILF telah menandatangani perjanjian damai dengan Kerajaan Filipina bagi membolehkan mereka menikmati pemerintahan sendiri secara autonomi menjelang tahun 2016.
Malaysia juga memainkan peranan yang besar pada 27 Mac 2014 ketika Pemeteraian Perjanjian Komprehensif Mengenai Bangsamoro antara kerajaan Filipina,
Isi isi penting
Perjanjian Malaysia dengan Presiden Aquino
- Seperti yang dijanjikan oleh Dato Sri Najib Tun Razak , perdana menteri Malaysia yang ke-enam, Malaysia akan terus membantu dari segi pembangunan. Janji ini terpakai selagi ia diperlukan. Malaysia akan terus menjadi rakan ke arah perdamaian
- Seperti yang dijanjikan oleh Dato Sri Najib Tun Razak , perdana menteri Malaysia yang ke-enam, Malaysia akan terus membantu dari segi pembangunan. Janji ini terpakai selagi ia diperlukan. Malaysia akan terus menjadi rakan ke arah perdamaian
Peranan Malaysia sebagai pemudah cara pihak ketiga
- Turut disebut dalam perjanjian damai ini ialah penghargaan ikhlas pihak berkenaan kepada kerajaan Malaysia dan Najib kerana sokongan beliau terhadap rundingan damai GPH-MILF dan peranan yang dimainkan Malaysia sebagai pemudah cara pihak ketiga serta ketua misi Pasukan Pemantau Antarabangsa.
- Turut disebut dalam perjanjian damai ini ialah penghargaan ikhlas pihak berkenaan kepada kerajaan Malaysia dan Najib kerana sokongan beliau terhadap rundingan damai GPH-MILF dan peranan yang dimainkan Malaysia sebagai pemudah cara pihak ketiga serta ketua misi Pasukan Pemantau Antarabangsa.
Hubungan baik Perdana Menteri terdahalu dengan Filipina
- Hubungan baik yang dimulakan oleh bekas Perdana Menteri, Tun Dr. Mahathir Mohamad dan diteruskan oleh Datuk Seri Najib Tun Razak telah mengukuhkan usaha pemeteraian perjanjian tersebut
- Hubungan baik yang dimulakan oleh bekas Perdana Menteri, Tun Dr. Mahathir Mohamad dan diteruskan oleh Datuk Seri Najib Tun Razak telah mengukuhkan usaha pemeteraian perjanjian tersebut
Peranan Malaysia sebagai pemudah cara pihak ketiga
Malaysia diakui bertindak sebagai pemudah cara pihak ketiga dalam proses damai ini, dengan Kuala Lumpur mula menyertainya pada 2001.Upacara bersejarah pemeteraian Perjanjian Komprehensif mengenai Bangsamoro (CAB) berlangsung di ibu negara Filipina itu bertujuan untuk mewujudkan satu entiti politik berperintahan sendiri dikenali sebagai Bangsamoro. Oleh itu, mereka akan diberikan lebih banyak kuasa politik dan ekonomi bagi kepentingan rakyat di kawasan berkenaan. Entiti baru ini akan menggantikan Wilayah Autonomi Islam Mindanao, sejajar dengan Undang-undang Asas Bangsamoro, yang akan diluluskan Kongres Filipina dan disahkan penduduk terbabit. Malaysia juga berharap Bangsamoro akan bekerjasama dengan kerajaan Filipina bagi memastikan kejayaan Perjanjian Komprehensif yang dimeterai di antara kedua-dua pihak.Majlis yang turut disaksikan oleh Ketua MILF, Murad Ebrahim itu ditandatangani oleh wakil kerajaan Filipina, Marvic Leonen dan Ketua perundingan Damai MILF, Mohagher Iqbal.
Kepercayaan kedua-dua pihak terhadap Malaysia
Sebelum ini, kerajaan Filipina dan MILF tidak mempercayai antara satu sama lain namun perkara tersebut berubah selepas Malaysia menjadi pengantara pada 2001 kerana kepercayaan yang wujud antara kedua-dua pihak itu terhadap negara kita. Kerajaan Filipina (GPH) dan Barisan Pembebasan Islam Moro (MILF) 27 mac 2014 membuka lembaran baharu bagi hubungan mereka sebelum ini yang ditandai dengan permusuhan dan sikap saling tidak mempercayai apabila mereka duduk semeja untuk menandatangani Perjanjian Komprehensif mengenai Bangsamoro (CAB) bagi membuka jalan ke arah mencari penyelesaian politik di Mindanao.Perjanjian penuh bersejarah yang diusahakan Malaysia ini berlangsung di perkarangan Istana Malacanang serta turut dihadiri Presiden Filipina Benigno Aquino III dan Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Najib Tun Razak.Rundingan damai dengan MILF, yang bermula pada 1997, bertujuan menamatkan pemberontakan di wilayah selatan Filipina sejak tahun 1970-an, yang sehingga kini telah meragut lebih 100,000 nyawa.
No comments:
Post a Comment